Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Menurutnya, Presiden menyesalkan kejadian ini, mengingat ia sudah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Ya (Presiden Prabowo) menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan!” kata Prasetyo, dikutip dari Detik dan MetroTV.
OTT KPK terhadap Noel
KPK melakukan OTT terhadap Noel pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai, 22 kendaraan mewah yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor, termasuk mobil sport Nissan GT-R, BMW, hingga motor Ducati.
Selain Noel, KPK juga mengamankan sekitar 14 orang lainnya, mulai dari pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan hingga pihak swasta. Lembaga antirasuah menyebut OTT ini terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa lembaga memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Pengumuman resmi konstruksi perkara dan penetapan tersangka dijadwalkan pada Jumat (22/8/2025).
Istana: Tidak Ada Toleransi bagi Korupsi
Mensesneg menegaskan, Presiden Prabowo menghormati penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Jika terbukti bersalah, pemerintah akan segera menunjuk pengganti Wamenaker. Namun, ia belum memastikan apakah penggantian dilakukan melalui reshuffle kabinet atau penunjukan pejabat sementara.
“Berkali-kali beliau sudah menyampaikan bahwa seluruh anggota kabinet harus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” ujar Prasetyo.
Prasetyo juga menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. “Korupsi di Indonesia ini sudah seperti penyakit stadium 4, yang hanya bisa diatasi dengan ketegasan hukum dan komitmen bersama dalam pemerintahan,” ucapnya.
Respons Publik dan Serikat Pekerja
Kasus yang menjerat Noel menuai perhatian publik, terutama kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat publik agar tidak tergoda korupsi.
“Ini harus menjadi pelajaran penting. Kami berharap Noel bersikap kooperatif menghadapi proses hukum. Semua pejabat harus sadar, rakyat selalu menaruh harapan agar mereka bekerja dengan bersih,” tegasnya.
Ujian Serius bagi Pemerintahan Prabowo
OTT terhadap Noel menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Publik kini menanti sikap tegas pemerintah terkait nasib jabatan Wamenaker.
Istana menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum, dan siap mengambil langkah tegas bila sang Wamenaker terbukti bersalah.
Dengan demikian, peristiwa ini tak hanya menguji integritas personal seorang pejabat, tetapi juga menjadi barometer bagi keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menjaga good governance dan komitmen antikorupsi.
Sumber: Detik, Republika, MetroTV, Jawapos, KompasTV
About the Author
